Komitmen Nyata Pemprov Kalbar, Toleransi dan Kerukunan Jadi Pilar Pembangunan

INFOWARGEPONTIANAK.COM, PONTIANAK – Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat (Pemprov Kalbar) menegaskan komitmennya menjadikan toleransi dan kerukunan sebagai fondasi utama pembangunan daerah.

Dalam dua tahun terakhir, kebijakan yang dijalankan di bawah kepemimpinan Ria Norsan menempatkan harmoni sosial sebagai prioritas strategis yang terukur dan berkelanjutan.

Langkah tersebut tidak hanya diwujudkan dalam narasi kebijakan, tetapi juga tercermin dalam capaian Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB).

Pada awal 2026, Kalimantan Barat mencatatkan nilai IKUB tertinggi sejak survei nasional mulai dilakukan pada 2015. Bahkan, provinsi ini konsisten berada di jajaran 10 besar nasional dengan indikator toleransi, kerja sama, dan kesetaraan yang melampaui rata-rata nasional.

Capaian IKUB menjadi indikator penting dalam mengukur stabilitas sosial dan kualitas hubungan antarumat beragama di suatu daerah.

Dalam konteks Kalimantan Barat, peningkatan nilai IKUB menunjukkan keberhasilan pendekatan pembangunan yang menempatkan keberagaman sebagai kekuatan, bukan potensi konflik.

Pemerintah provinsi menilai, stabilitas sosial merupakan prasyarat utama bagi percepatan pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Tanpa harmoni sosial, program pembangunan berisiko terhambat oleh gesekan horizontal.

Dengan menempatkan toleransi sebagai arus utama kebijakan, Pemprov Kalbar berupaya memastikan seluruh elemen masyarakat merasa dilibatkan dan dilindungi dalam proses pembangunan.

Upaya menjaga kerukunan tidak dilakukan secara parsial. Pemprov Kalbar secara aktif memperkuat koordinasi dengan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), tokoh adat, serta berbagai organisasi kemasyarakatan lintas agama dan etnis.

Sinergi tersebut dilakukan melalui dialog rutin, forum mediasi, hingga penguatan peran tokoh masyarakat sebagai garda terdepan dalam menjaga stabilitas sosial di tingkat akar rumput.

Hasil evaluasi kinerja akhir 2025 menunjukkan bahwa aspek menjaga kerukunan antarumat beragama mencapai tingkat keberhasilan sebesar 85,7 persen. Angka ini menjadi yang tertinggi dibanding sektor pembangunan lainnya di lingkungan Pemprov Kalbar.

Capaian tersebut menegaskan bahwa kebijakan berbasis harmoni sosial tidak hanya bersifat simbolik, tetapi dijalankan melalui perencanaan, pengawasan, serta evaluasi yang sistematis.

Sebagai bentuk konkret komitmen terhadap keberagaman, Gubernur Ria Norsan mencanangkan pembangunan Rumah Adat Tionghoa Kalimantan Barat. Saat ini, proses pembangunan telah memasuki tahap pengukuran lahan dan persiapan teknis.

Pembangunan Rumah Adat Tionghoa dirancang mengusung konsep Tidayu, yang merepresentasikan kebersamaan Tionghoa, Dayak, dan Melayu. Konsep ini telah lama menjadi simbol harmoni lintas etnis di Kalimantan Barat.

Rumah adat tersebut diharapkan tidak hanya menjadi pusat pelestarian budaya, tetapi juga ruang dialog dan interaksi antarbudaya yang memperkuat identitas Kalbar sebagai provinsi multietnis yang damai.

Melalui proyek ini, Pemprov Kalbar ingin menegaskan bahwa pengakuan terhadap identitas budaya merupakan bagian integral dari pembangunan inklusif.

Pemprov Kalbar juga mendorong kolaborasi antara pemerintah daerah, tokoh masyarakat, akademisi, serta pelaku usaha dalam mendukung pembangunan berbasis budaya dan harmoni sosial.

Pendekatan inklusif dan semangat gotong royong menjadi kunci dalam memastikan setiap kebijakan dapat diterima dan didukung oleh seluruh lapisan masyarakat.

Pemerintah provinsi menilai bahwa keberagaman yang dikelola dengan baik akan menjadi modal sosial yang kuat untuk menarik investasi, meningkatkan daya saing daerah, serta menjaga stabilitas jangka panjang.

Dengan menjadikan toleransi dan kerukunan sebagai pilar pembangunan, Pemprov Kalbar menegaskan bahwa stabilitas sosial bukan sekadar tujuan, melainkan fondasi bagi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Komitmen tersebut sekaligus menjadi pesan bahwa di tengah dinamika sosial nasional, Kalimantan Barat tetap konsisten merawat harmoni sebagai identitas dan kekuatan strategis dalam membangun masa depan yang lebih stabil, inklusif, dan berkelanjutan.