Lantik Lima Pejabat Eselon II, Wali Kota Pontianak Dorong Peningkatan Pelayanan Publik

INFOWARGEPONTIANAK.COM, PONTIANAK- Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono melantik lima pejabat pimpinan tinggi pratama (eselon II) di lingkungan Pemerintah Kota Pontianak, Selasa (10/2/2026).

Pelantikan yang digelar di Aula Sultan Syarif Abdurrahman (SSA) Kantor Wali Kota Pontianak itu diharapkan menjadi momentum percepatan peningkatan kualitas pelayanan publik serta penguatan kinerja birokrasi.

Lima pejabat yang dilantik terdiri dari tiga kepala dinas, satu kepala badan, dan satu staf ahli. Mereka adalah Elsa Risfadona sebagai Staf Ahli Wali Kota Bidang Hukum dan Politik, Mahardika Sari sebagai Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD), M Akif sebagai Kepala Dinas Sosial, Irwan Prayitno sebagai Kepala Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan, serta Syamsul Akbar sebagai Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo).

Edi menegaskan bahwa pengisian jabatan yang sebelumnya kosong tersebut merupakan bagian dari strategi memperkuat organisasi perangkat daerah dalam mewujudkan visi dan misi pembangunan yang tertuang dalam RPJMD Kota Pontianak.

“ Harapan kita dengan dilantiknya pejabat tinggi pratama yang kosong ini bisa menambah kualitas pelayanan publik dan mampu memenuhi kebutuhan dari visi-misi RPJMD Kota Pontianak,” ujarnya usai pelantikan.

Menurut Edi, para pejabat yang dilantik merupakan hasil dari proses seleksi terbuka (open bidding) yang telah berlangsung sekitar tiga bulan terakhir.

Proses tersebut dilakukan untuk memastikan jabatan strategis diisi oleh figur yang memiliki kompetensi, integritas, serta kapasitas manajerial yang mumpuni.

Ia meminta para pejabat baru segera beradaptasi dengan lingkungan kerja masing-masing, memahami tantangan yang ada, serta menghadirkan inovasi dalam pelaksanaan program kerja.

“ Segera menyesuaikan diri dan lakukan terobosan-terobosan sesuai bidang tugas masing-masing. Tantangan pembangunan semakin kompleks,” pesannya.

Kepada Kepala Dinas Sosial yang baru, Edi memberikan perhatian khusus terkait persoalan pembaruan data masyarakat miskin serta penanganan masalah sosial lainnya, termasuk gelandangan dan pengemis (gepeng).

Ia menilai akurasi data menjadi fondasi utama dalam merumuskan kebijakan sosial yang tepat sasaran. Tanpa basis data yang mutakhir, intervensi program bantuan berpotensi tidak efektif.

“ Permasalahan data masyarakat miskin harus segera diperbarui. Dinsos harus aktif dan responsif terhadap dinamika di lapangan,” tegasnya.

Edi juga meminta agar Dinas Sosial memperkuat koordinasi dengan instansi lain serta memanfaatkan teknologi informasi untuk mempercepat pemutakhiran data.

Di sektor pengelolaan keuangan dan aset, Wali Kota menekankan pentingnya tertib administrasi. Ia meminta BKAD memastikan seluruh aset milik Pemerintah Kota Pontianak terdata secara jelas, baik yang sudah bersertifikat, masih bersengketa, maupun yang dalam proses pembebasan.

Menurutnya, aset daerah yang tertata dengan baik dapat dioptimalkan untuk mendukung pembangunan dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

“ Aset yang jelas statusnya harus dikelola secara produktif agar memberi manfaat nyata bagi pembangunan daerah,” katanya.

Selain itu, Edi juga menyoroti pentingnya sinergi antara eksekutif dan legislatif dalam pengelolaan anggaran, agar kebijakan pembangunan berjalan efektif dan transparan.

Perhatian khusus juga diberikan kepada Dinas Komunikasi dan Informatika. Dalam pandangan Edi, Diskominfo memegang peran strategis di era digital yang serba cepat dan terbuka.

Ia menilai arus informasi dan pemberitaan memiliki pengaruh besar terhadap persepsi publik terhadap kebijakan pemerintah. Oleh sebab itu, pengelolaan komunikasi publik harus dilakukan secara profesional, terukur, dan responsif.

“ Kalau ada persoalan di lapangan, seharusnya cepat terdeteksi dan segera dikomunikasikan,” ujarnya.

Edi mendorong Diskominfo memanfaatkan teknologi digital secara maksimal, membangun sistem pemantauan isu secara real time, serta merangkul potensi generasi muda dalam pengembangan konten kreatif yang edukatif dan informatif.

Dalam sektor pangan, pertanian, peternakan, dan perikanan, Wali Kota menilai Kota Pontianak memiliki potensi besar yang belum sepenuhnya tergarap.

Keberadaan sungai, kolam, lahan pertanian produktif hingga lahan tidur dinilai bisa menjadi sumber penguatan ketahanan pangan lokal.

Ia meminta dinas terkait melakukan pemetaan secara detail terhadap potensi yang ada serta membangun kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan.

“ Jangan berpikir normatif atau terbatas pada anggaran. Harus berinovasi dan membangun kolaborasi,” katanya.

Pemanfaatan lahan terlantar di kawasan perkotaan, misalnya untuk tanaman pangan, dinilai dapat menjadi contoh edukatif sekaligus solusi mendukung kebutuhan pangan masyarakat.

“ Kerja birokrasi ke depan semakin berat. Masyarakat menunggu hasil nyata,” imbuhnya.

Menindaklanjuti arahan Wali Kota, Kepala Diskominfo Pontianak, Syamsul Akbar, menyatakan pihaknya akan melakukan konsolidasi internal untuk mengidentifikasi kendala serta merumuskan strategi penguatan komunikasi publik.

Ia juga menegaskan pentingnya kolaborasi dengan media massa sebagai mitra strategis pemerintah dalam menyebarluaskan kebijakan dan program pembangunan.

“ Saya berharap dukungan dan kerja sama rekan-rekan media sebagai perpanjangan tangan pemerintah kota dalam menyampaikan kebijakan dan rencana pembangunan kepada masyarakat,” ujarnya.

Diskominfo juga berencana menyusun regulasi terkait tata kelola media sosial di setiap perangkat daerah. Regulasi tersebut akan menjadi standar dalam manajemen isu dan penyampaian informasi kepada publik.

“ Kami ingin admin media sosial di perangkat daerah memiliki strategi dan pandangan yang sama dalam membangun komunikasi publik yang positif dan informatif,” tutup Syamsul.

Pelantikan lima pejabat eselon II ini diharapkan menjadi energi baru bagi birokrasi Pemerintah Kota Pontianak dalam menghadirkan pelayanan publik yang lebih profesional, transparan, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.