Pembangunan Kota Pontianak 2027 Fokus Ekonomi Berkelanjutan dan Penguatan Pelayanan Publik

PONTIANAK – Pemerintah Kota Pontianak menetapkan arah pembangunan tahun 2027 dengan fokus pada pertumbuhan ekonomi berkelanjutan yang inklusif serta peningkatan kualitas pelayanan publik.

Arah kebijakan tersebut ditegaskan Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono dalam Forum Konsultasi Publik penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Pontianak Tahun 2027 yang digelar di Aula SSA Kantor Wali Kota Pontianak, Kamis (29/1/2026).

Edi menekankan bahwa pembangunan ekonomi ke depan tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan angka semata, tetapi juga pada kualitas pertumbuhan yang mampu membuka lapangan kerja, mengurangi kesenjangan sosial, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan tetap menjaga keseimbangan lingkungan.

“Pertumbuhan ekonomi harus berdampak langsung bagi masyarakat. Bukan hanya tumbuh secara statistik, tetapi juga inklusif, berkelanjutan, dan mampu meningkatkan kualitas hidup warga,” ujarnya.

Lanjut, Edi menjelaskan bahwa Pemerintah Kota Pontianak saat ini tengah melakukan evaluasi terhadap berbagai program pembangunan yang telah berjalan sepanjang 2025 dan 2026.

Evaluasi tersebut menjadi dasar untuk menentukan program mana yang akan dilanjutkan, disempurnakan, maupun disesuaikan pada tahun 2027.

Salah satu sektor yang tetap menjadi prioritas utama dalam RKPD 2027 adalah pembangunan infrastruktur dasar. Edi menyebut peningkatan kualitas jalan, trotoar, drainase, dan saluran air akan terus dilanjutkan untuk mendukung aktivitas ekonomi dan mobilitas masyarakat.

“ Kita mengevaluasi apa saja yang sudah berjalan. Banyak program yang akan kita lanjutkan, terutama infrastruktur dasar seperti jalan, trotoar, drainase, dan saluran. Infrastruktur tetap menjadi fokus utama,” katanya.

Menurutnya, infrastruktur yang baik menjadi fondasi penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi, meningkatkan konektivitas antarwilayah, serta memperkuat daya saing Kota Pontianak sebagai pusat aktivitas ekonomi di Kalimantan Barat.

Selain infrastruktur jalan, Pemkot Pontianak juga menaruh perhatian besar pada sektor air bersih dan pengelolaan air limbah.

Program Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang telah dimulai pada tahun-tahun sebelumnya akan terus berlanjut hingga 2027.

Program tersebut, lanjut Edi, menjadi bagian dari upaya menjaga kualitas lingkungan hidup dan kesehatan masyarakat, terutama di wilayah padat penduduk. Di samping itu, penanganan persampahan juga akan dilakukan secara lebih terintegrasi.

“ Pengelolaan air limbah dan persampahan tidak bisa ditunda. Ini berkaitan langsung dengan kesehatan, lingkungan, dan kualitas hidup masyarakat,” jelasnya.

Di bidang pendidikan, Pemerintah Kota Pontianak berkomitmen meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pendidikan di semua jenjang. Mulai dari Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), sekolah dasar, hingga sekolah menengah pertama.

Edi menjelaskan bahwa sejak 2026, Pemkot telah melakukan rehabilitasi PAUD serta membangun PAUD percontohan. Program tersebut akan terus berlanjut pada 2027 untuk memastikan layanan pendidikan usia dini semakin merata dan berkualitas.

“ Kami juga fokus menunjang Sekolah Rakyat yang sedang berjalan, sekaligus memetakan kebutuhan sekolah baru,” ungkapnya.

Hasil musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) menunjukkan masih adanya kebutuhan pembangunan SMP di wilayah timur dan barat Kota Pontianak, serta SMA di wilayah Pontianak Timur.

Sektor kesehatan juga menjadi prioritas strategis dalam RKPD 2027. Pemkot Pontianak akan terus meningkatkan kualitas layanan rumah sakit milik pemerintah kota, baik yang berada di wilayah barat maupun utara.

Selain itu, kerja sama dengan rumah sakit swasta yang melayani peserta BPJS Kesehatan juga akan diperkuat guna memastikan akses layanan kesehatan yang merata dan terjangkau.

“ Puskesmas juga akan kita tingkatkan. Ada yang direhabilitasi, ada yang dibangun baru, termasuk penambahan layanan dan kelengkapan fasilitasnya,” kata Edi.

Ia menegaskan bahwa pelayanan kesehatan yang berkualitas merupakan hak dasar masyarakat dan menjadi salah satu indikator utama keberhasilan pembangunan daerah.

Di bidang sosial, Pemkot Pontianak akan terus melanjutkan program penanganan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat. Upaya tersebut dilakukan seiring dengan penguatan ketertiban dan keamanan kota.

Selain itu, mitigasi bencana juga menjadi salah satu prioritas, mengingat kondisi geografis Kota Pontianak yang rawan genangan serta bencana hidrometeorologi.

“ Kita harus siap menghadapi risiko bencana. Pencegahan dan kesiapsiagaan menjadi sangat penting,” ujarnya.

Edi mengakui bahwa penyusunan RKPD 2027 dihadapkan pada berbagai tantangan, mulai dari keterbatasan sumber daya manusia hingga keterbatasan anggaran.

Selain itu, terdapat kemungkinan penyesuaian atau pemotongan anggaran dari pemerintah pusat yang perlu diantisipasi.

“ Mudah-mudahan melalui forum konsultasi publik ini kita mendapatkan rumusan strategi pembangunan yang tepat dan realistis,” katanya.

Ia berharap RKPD 2027 mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik, memperkuat daya saing kota, serta mencapai bahkan melampaui target-target pembangunan yang telah ditetapkan.

Meski menghadapi tantangan, Edi menyebut Kota Pontianak memiliki modal pembangunan yang cukup solid. Hal tersebut tercermin dari berbagai indikator makro pembangunan daerah.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Pontianak tercatat 82,80, lebih tinggi dibandingkan IPM Provinsi Kalimantan Barat sebesar 72,09 maupun IPM nasional sebesar 75,90.

“ Capaian ini terbentuk dari meningkatnya usia harapan hidup yang mencapai 75,96 tahun, harapan lama sekolah 15,07 tahun, rata-rata lama sekolah 10,48 tahun, serta pengeluaran per kapita yang disesuaikan sebesar Rp16,7 juta per tahun,” jelasnya.

Selain itu, angka kemiskinan Kota Pontianak pada 2025 berhasil ditekan hingga 4 persen, lebih rendah dibandingkan angka kemiskinan Provinsi Kalimantan Barat sebesar 6,16 persen dan nasional sebesar 8,47 persen.

Inflasi juga tercatat terkendali di angka 1,5 persen, lebih rendah dari rata-rata provinsi dan nasional. Namun demikian, Edi mengakui masih terdapat tantangan serius.

Salah satunya tingkat pengangguran terbuka yang berada di angka 7,91 persen, lebih tinggi dibandingkan rata-rata provinsi dan nasional.

“ Forum ini menjadi sangat strategis karena menjadi ruang partisipatif untuk menyerap aspirasi seluruh pemangku kepentingan dalam merumuskan pembangunan Kota Pontianak ke depan,” pungkasnya.