Pemkot Pontianak Terapkan Manajemen Risiko dan WBS

INFOWARGEPONTIANAK.COM, PONTIANAK- Pemerintah Kota Pontianak menegaskan komitmennya dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel melalui penerapan manajemen risiko serta sosialisasi Whistleblowing System (WBS).

Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono menyatakan, penerapan manajemen risiko merupakan tanggung jawab seluruh pimpinan dan aparatur perangkat daerah guna memastikan setiap program dan kebijakan berjalan sesuai aturan serta terhindar dari potensi penyimpangan.

“ Manajemen risiko ini sangat penting dan menjadi tanggung jawab seluruh pimpinan dan aparatur perangkat daerah. Setiap pimpinan harus memastikan program berjalan aman dan sesuai peraturan yang berlaku,” ujar Edi.

Edi menjelaskan, terdapat dua sumber risiko utama dalam penyelenggaraan pemerintahan. Pertama, risiko akibat kelemahan pemahaman dan kelalaian aparatur.

Kedua, risiko akibat niat penyimpangan sejak awal, seperti praktik mark up maupun kegiatan fiktif. Lanjutnya, dia mengingatkan bahwa potensi risiko sering muncul pada tahap perencanaan pembangunan fisik, mulai dari ketidakakuratan data lapangan, proses pengadaan, hingga pelaksanaan pekerjaan.

“ Kita sering menemukan risiko pada perencanaan pembangunan fisik. Semua itu harus dikendalikan sejak awal melalui manajemen risiko,” tegasnya.

Peningkatan ketelitian sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaan menjadi kunci untuk meminimalkan potensi masalah yang dapat berdampak hukum maupun administratif.

Selain penguatan sistem pengendalian, Edi juga menekankan pentingnya komunikasi internal yang efektif antarperangkat daerah, ketepatan waktu pelaksanaan program, serta kehati-hatian dalam setiap keputusan administratif.

“ Setiap surat dan disposisi yang ditandatangani aparatur memiliki konsekuensi hukum dan menjadi bagian dari pengawasan publik di era keterbukaan informasi,” imbuhnya.

Ia berharap seluruh aparatur memahami bahwa setiap kebijakan dan tindakan administratif tidak hanya berdampak pada organisasi, tetapi juga menjadi bagian dari akuntabilitas publik.

Inspektur Kota Pontianak, Trisnawati, menyampaikan bahwa kegiatan ini bertujuan memperkuat tata kelola pemerintahan yang berintegritas sekaligus meningkatkan maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) terintegrasi serta nilai Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi.

“ Kegiatan ini memberikan pemahaman komprehensif tentang konsep dan mekanisme manajemen risiko dalam perencanaan dan pelaksanaan program. Kami mendorong penerapan manajemen risiko secara konsisten untuk meminimalkan potensi risiko,” ujar Trisnawati.

Ia menambahkan, pimpinan perangkat daerah didorong berperan sebagai pemilik risiko (risk owner) dengan tanggung jawab mengidentifikasi, menganalisis, dan mengendalikan risiko sesuai tugas dan fungsi masing-masing.

Selain itu, sosialisasi Whistleblowing System diharapkan mampu meningkatkan partisipasi aktif aparatur sipil negara dalam melaporkan dugaan pelanggaran secara aman dan bertanggung jawab.

“ Kami berharap sistem pelaporan pelanggaran dimanfaatkan secara optimal sebagai sarana yang aman untuk mencegah dan mendeteksi risiko kecurangan di lingkungan kerja,” katanya.

Kegiatan tersebut diikuti 175 peserta, terdiri atas Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pontianak, pimpinan dan anggota DPRD Kota Pontianak, jajaran Sekretariat Daerah, kepala dan sekretaris perangkat daerah, staf terkait penyusunan manajemen risiko dan Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi, Direktur RSUD Kota Pontianak beserta staf, serta jajaran Inspektorat Kota Pontianak.

Narasumber kegiatan berasal dari BPKP Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat yang memberikan pendampingan teknis penyusunan Fraud Risk Assessment serta sosialisasi Whistleblowing System.

Trisnawati menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang mendukung pelaksanaan kegiatan tersebut.

“ Kami mengucapkan terima kasih atas dukungan seluruh pihak. Kami juga mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam pelaksanaan kegiatan ini,” tutupnya.