INFOWARGEPONTIANAK.COM, KUBU RAYA- Upaya memastikan bantuan sosial tepat sasaran kembali menjadi perhatian serius Pemerintah Kabupaten Kubu Raya.
Bupati Sujiwo menegaskan pentingnya validasi data penerima bantuan, khususnya bagi pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), agar tidak terjadi kesalahan dalam penyaluran bantuan kepada masyarakat.
Hal tersebut disampaikan Sujiwo saat menghadiri kegiatan ground check Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK) yang digelar di Aula Kantor Bupati Kubu Raya, Jalan Arteri Supadio, Selasa (31/3/2026).
Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah untuk memastikan data penerima bantuan sosial benar-benar sesuai dengan kondisi riil masyarakat di lapangan.
Dalam arahannya, Sujiwo menekankan bahwa pendamping PKH memiliki peran strategis sebagai ujung tombak dalam memastikan keakuratan data.
Ia mengingatkan bahwa data penerima bantuan tidak boleh hanya mengandalkan pembaruan administratif semata, tetapi harus diverifikasi langsung melalui kunjungan lapangan.
Menurutnya, kondisi sosial ekonomi masyarakat bersifat dinamis dan dapat berubah sewaktu-waktu. Oleh karena itu, pembaruan data harus dilakukan secara berkala agar tidak terjadi ketimpangan antara data dan realitas.
“ Pendamping PKH harus aktif turun ke lapangan, melihat langsung kondisi masyarakat. Jangan hanya berpatokan pada data lama yang belum tentu masih relevan,” tegasnya.
Ia juga menilai bahwa pendekatan berbasis data faktual akan membantu pemerintah dalam mengambil kebijakan yang lebih tepat, sekaligus menghindari potensi kesalahan dalam penentuan penerima bantuan.
Dalam kesempatan tersebut, Sujiwo secara khusus menyoroti kemungkinan adanya anomali data dalam sistem pendataan bantuan sosial.
Ia menyebutkan bahwa masih ada potensi warga yang seharusnya masuk kategori miskin justru tidak terdata, sementara yang kondisi ekonominya sudah membaik masih tercatat sebagai penerima bantuan.
“ Ini yang kita khawatirkan. Jangan sampai ada warga yang seharusnya masuk desil 1 atau desil 2 justru tidak terakomodasi. Sebaliknya, yang sudah mampu malah masih menerima bantuan,” ujarnya.
Anomali data semacam ini, lanjutnya, tidak hanya merugikan masyarakat yang benar-benar membutuhkan, tetapi juga dapat menurunkan kepercayaan publik terhadap program pemerintah.
Sujiwo menegaskan bahwa akurasi data menjadi fondasi utama dalam keberhasilan program perlindungan sosial. Tanpa data yang valid, bantuan yang disalurkan berisiko tidak tepat sasaran.
Ia menekankan bahwa pemerintah memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan bahwa setiap bantuan yang diberikan benar-benar sampai kepada masyarakat yang berhak.
“ Kita tidak ingin ada yang terlewat. Semua warga yang berhak harus mendapatkan bantuan. Ini soal keadilan sosial,” katanya.
Selain itu, ia juga mengingatkan bahwa kesalahan dalam pendataan dapat berdampak pada efektivitas penggunaan anggaran negara. Oleh karena itu, setiap tahapan pendataan harus dilakukan secara cermat dan transparan.
Pendamping PKH dinilai memiliki posisi yang sangat penting dalam sistem perlindungan sosial. Mereka tidak hanya bertugas mengumpulkan data, tetapi juga menjadi penghubung antara pemerintah dan masyarakat.
Dalam praktiknya, pendamping PKH diharapkan mampu memahami kondisi sosial masyarakat secara menyeluruh, termasuk faktor ekonomi, pendidikan, hingga kesehatan keluarga penerima manfaat.
Dengan peran tersebut, pendamping diharapkan mampu memberikan rekomendasi yang objektif terkait kelayakan penerima bantuan.
Kegiatan ground check ini turut melibatkan berbagai pihak, termasuk Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Kubu Raya, Dinas Sosial, serta sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lainnya.
Kolaborasi lintas instansi ini dinilai penting untuk memastikan sinkronisasi data antara berbagai sumber. Data dari BPS, misalnya, dapat menjadi acuan dalam menentukan tingkat kesejahteraan masyarakat secara lebih akurat.
Dengan adanya koordinasi yang baik, diharapkan tidak terjadi perbedaan data antarinstansi yang dapat menghambat proses penyaluran bantuan.
Selain mengandalkan verifikasi manual di lapangan, pemerintah juga didorong untuk memanfaatkan teknologi dalam proses pendataan. Penggunaan sistem digital dinilai dapat membantu mempercepat pembaruan data sekaligus meminimalisir kesalahan.
Integrasi data berbasis teknologi juga memungkinkan pemantauan secara real-time, sehingga perubahan kondisi masyarakat dapat segera terdeteksi.
Namun demikian, Sujiwo menegaskan bahwa teknologi tetap harus didukung dengan verifikasi langsung di lapangan agar data yang dihasilkan benar-benar valid.
Ketepatan sasaran bantuan sosial memiliki dampak yang signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat. Bantuan yang tepat dapat membantu meringankan beban ekonomi, meningkatkan akses terhadap layanan kesehatan, serta mendukung pendidikan keluarga kurang mampu.
Sebaliknya, jika bantuan tidak tepat sasaran, maka tujuan program tidak akan tercapai secara optimal.
“ Bantuan sosial bukan sekadar angka, tetapi menyangkut kehidupan masyarakat. Karena itu, kita harus memastikan semuanya berjalan dengan benar,” tegas Sujiwo.
Pemerintah Kabupaten Kubu Raya berkomitmen untuk terus melakukan perbaikan dalam sistem pendataan bantuan sosial. Evaluasi secara berkala akan dilakukan untuk mengidentifikasi kelemahan dan mencari solusi yang tepat.
Selain itu, peningkatan kapasitas pendamping PKH juga menjadi perhatian, agar mereka mampu menjalankan tugas secara profesional dan akuntabel.
Melalui langkah ini, pemerintah berharap kualitas data penerima bantuan sosial di Kabupaten Kubu Raya semakin baik. Dengan data yang akurat, kebijakan yang diambil diharapkan lebih tepat sasaran dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Sujiwo juga mengajak seluruh pihak, termasuk masyarakat, untuk turut berperan aktif dalam proses pengawasan. Ia menilai bahwa partisipasi publik sangat penting untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas program.
“ Kita semua punya tanggung jawab. Pemerintah, pendamping, dan masyarakat harus bekerja sama agar bantuan ini benar-benar tepat sasaran,” pungkasnya.
Dengan penguatan validasi data, diharapkan program bantuan sosial tidak hanya menjadi solusi jangka pendek, tetapi juga mampu mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan di Kubu Raya.